PENGUBAHAN NOMENKLATUR ISTILAH OPM ITU MENIMBULKAN KERANCUAN SECARA PARSIAL ATAU STATIS

 Pewarta Hengki Wamuni

Diskusi publik cecara ruling menyikapi kebijakan pemerintah perubahan nomenklatur KKB/KSB dll menjadi OPM dengan bertajuk; Diskusi Publik Menyoal Situasi Papua; Menelaah Implikasi Kebijakan Panglima Tni Atas Pengubahan Nama Kkb/Kst Menjadi OPM. Ifen

Menjadi penaji; Usman Hamid; Koalisi Kemanusiaan Untuk Papua, Pdt. Gomar Gultom, M. Th; Ketua Umum PGI, Mgr. Yanuarius Teofilus Matopai You; Uskup Keuskupan Jayapura, Dr. (H.C) K.H, Yahya Cholil Staquf; Ketua Umum PBNU, Prof, Dr. K.H, Haedar Nashir; Ketua PP Muhammadiyah, Dr. Adriana Elisabeth; Peneliti BRIN, dan Alissa Wahid, S. Psi. M. Psi; Jaringan GUSDURian.

Kegiatan ini telah diselenggarakan oleh Koalisi Kemanusiaan Papua terwadahi perwakilan organisasi LSM dan personal untuk peduli kemanusiaan di tanah Papua, pada hari senin, 29 April 2024 secara luring online.

Apa implikasi pengubahan nama KKB menjadi OPM dan situasi HAM Papua?

Pdt. Gomar Gultom, M. Th dari PGI

Nomenklator hanya sebagai tindakan legitimasi tindakan kekerasan militer. Implakasinya berdampak sangat kompleks yang mengedepankan kekuatan militer dan mengabaikan pendekatan penegakan hukum yang harus dilakukan keterlibatan oleh kepolisian.

Akan menyelesaikan masalah Papua dengan hati: SBJ. SBJ mengatakan mengatakan dalam pertemuan pimpinan keagamaan orang Papua dengan presiden dan petinggi negara 2014 telah menjanjikan menyelasikan masalah dengan pendekatan win-win solution dan mengeluarkan UP4B.

Pendekatan kultural bisa selesaikan masalah Papua; Jokowi. Tapi nyatakan pendekatan ekonomi dan insfraktruktur dengan pendekatan top-down melalui banyak kali kunjungan ke Papua bertemu dengan orang-orang yang pro Indonesia. Upaya pendekatan pembangunan ini disebutkan dialog sektoral akan tetapi tidak berjalan.

Memuluskan kepentingan tertentu memonjeng separatis. Maksudnya ketika terjadi konflik yang melibatkan perusahaan dengan masyarakat ulayat, sebagai reaksi masyarakat menolak pemaksaan peralihan wilayah adat melahirkan separatis.

Pengalihan KKB menjadi OPM dalam rangka memuluskan kepentingan2 pihak tertentu kaum2 pemodal diluar Papua.

Masalah Papua adalah pergumulan kemanusiaan yang terus berlanjut tahun ke tahun diikuti dengan rentetan konflik, berjatuhan korban hinga praktek impunitas yang mengkwatirkan meningkatkan pelangaran HAM Papua.

Bersimpa darah tiada henti-hentinya. Luka lama masih belum kering, masih bernanah dicorek kembali dengan pisau kepentingan yang menimpulkan luka baru di atas luka-luka lama.

Pengalihan isu, pengubahan nomekratur hanya menunjukkan kegagalan pemerintah untuk menangani masalah Papua.

Alissa Wahid, S. Psi. M. Psi; Jaringan GUSDURian

Apakah ada kerinduan pendekatan Gusdur kala itu untuk saat ini?

Pemerintah Indonesia masih menggunakan paradigma Nasionalisme yang lebih sempit. Dengan kacamata biner menjadikan yang berbeda secara etnis dan kultur sebagai objek.

Nomenklatur pengubahan nama ini karena kegagalan penyelesaian konflik, TNI ingin meningkatkan intensitas pendekatan militeristik lebih besar, adapun juga niat kepentingan ekonomi politik.

Tidak ada kekuasaan apapun yang bisa pertahankan dengan darah rakyat, termasuk kekuasaan Indonesia (Gusdur Wahid).

Situasi Papua yang hingga belum ditundaskan ini berangkat dari Distras; rasa ketidakpercayaan terhadap Jakarta.

Tidak ada strategi perbaikan terhadap para warga pengungsi.

Ketika trasnya terendah harga yang harus dibayarpun sangat tingggi. Biaya ekonomi politik, sosial dan keamanan. Kemudian kecepatan tindak menyelesaikan masalahnya terendah.

Melihat dengan cara berbeda. Melihat orang Papua sebagai insan yang bermartabat, terpenuhilah martabat mereka. Akan tetapi apabila menggunakan cara pandang atas orang Papua yang harus terpenuhi, maka mekanisme dialog penting mendengarkan suara-suara, perspektif dan aspirasi menjadi cara untuk ambil tindak.

Fokus pada dialog perikemanusiaan tanpa perspektif yang tepat maka masalah tidak ada selesai.

Membangun kepercayaan masyarakat Papua dengan mengurangi kekerasan. Tetapi pengubahan nama tanpa mengubah perspektif pemerintah hanya diibaratkan menganti baju oleh orang yang sama implikasinya tidak akan terpenuhi kemanusiaan martabat manusia.

Pater Bernadus Baru, Keuskupan Jayapura

Pengubahan nama ini ada motif ekonomi politik?

Baca catatan Uskup

Tanah Papua telah menjadi situs kekerasan yang tidak pernah berkesudahan. Dinodai oleh konflik bersenjata, pelanggaran HAM, perampasan tanah adat, kerusakan bioekosistem, satwa alam dan penderitaan kemanusiaan berupa pengungsian tempat pengungsi.

Labelkan kelompok-kelompok masyarakat Papua yang melakukan perlawanan atas berbagai bentuk ketidakadilan dirasakan saat Integrasi Papua tahun 1963 dengan penyebutan gerakan pengacau keamanan, kelompok pengacau liar, kelompok kriminal bersenjata, gerakan sipil bersenjata dst.

Setelah Panglima TNI mengeluarkan pernyataan resmi, belum ketahui kebijakan lebih lanjut dalam penerapan di seluruh tanah Papua dalam menghadapi gerakan kelompok TPN PB. Pengubahan peristilahan tersebut diibaratkan dengan berganti baju oleh orang yang sama-masih memperlihatkan pendekatan lama dengan mengedepankan keamanan dari pada non-kemanan lainnya.

Dr. Adriana Elisabeth, Peneliti BRIN

Menurut rohaniwan telah mengungkapkan kekawatiran meningkatkan keamanan di Papua pada hal dalam serial Road Map telah menyebutkan menggunakan pendekatan keamanan/militer juga salah satu akar konflik di tanah Papua?

Berkaitan dengan soal HAM tidak ada kemajuan hingga saat ini. Apa bila dikaitkan dengan kekerasan fisik mundur situasinya memburuk dan pelakunya semakin meluas. Secara akademik kita melihat masalah papua ini sangat luas, tidak bisa menyempitkan soalah-olah hanya masalah politik tetapi ada konflik SDA dan konflik sosial.

Kita melihat pendekatan pemerintas selama ini pendekatan politik termasuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur dan pendekatan keamanan yang bersifat represif melihat dengan dampaknya.

Satu yang belum pernah terpikirkan sampai saat ini adalah merancang pendekatan resolusi konflik atau transformasi konflik untuk Papua.

Ganti nama itu tidak akan mengalami perubahan yang sifnifkan. Nama itu bisa berganti-ganti akan tetapi pradigmanya masih sama, yakni tidak punya ruang untuk merancang bersama resolusi konflik yang berkepanjangan di Papua itu tidak akan pernah selesai. Bahkan dilahirkan Otsus sejak awalnya adalah sebuah pendekatan pemerintah resolusi konflik, justru yang terjadi sebagian penerapan hanya resolusi pembangunan barangkali begitu.

Apakah konflik di Papua memang dirancang supaya terus berkonflik atau sifatnya natural? Kalau memang konflik itu dirancang, maka harusnya perancang yang terselesaikan. Kalau pihak yang dirancang masih mau dapat keuntungan dari konflik, pasti itu masih mau konflik itu terus terjadi apapun itu alasannya. Baik alasan politik untuk memperoleh jabatan, mendapatkan keuntungan bentuk finansial atau sejenisnya.

Orang-orang yang memikirkan perdamaian harus mencari jalan untuk konflik itu bisa diselesaikan dengan syarat tanpa kekerasan. Tetapi apabila masih ingin mempertahankan pendekatan kemanan dan kekerasan tentu saja menimbulkan persoalan baru dan persoalannya tidak pernah akan diselesaikan.

Usman Hamid; Koalisi Kemanusiaan Untuk Papua

Pengubahan ini dianggap sebagai entitas politik, berarti ada konsekwensi hukum dan HAM yang bisa terapkan. Apa yang perlu kita perhatikan bersama dari kebijakan perubahan nama ini?

Saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan tiga babakan

1.     Apa alasan utama untuk nomenklatur pengubahan nama OPM

Jika kalau kita melihat beberapa pokok isi dari surat telegram yang telah dikeluarkan tertanggal 5 April 2024; a) pertimbangan penyingkatan kekerasan di tanah Papua, b) meerujuk pada pertimbangan staf dan pimpinan TNI, dst.

Berasumsikan bahwa ada surat pelapor khusus PBB menyikapi berbagai hal yang terjadi diluar hukum. Yang kedua perbedaan penyebutan kalangan elit dan duta besar negara-negara terhadap status OPM. Yang ketiga bersifat reaktif terhadap penembakan terhap kopasus dan TNI yang berjatuhan di Papua.

Melihat aspek positif dan negatif dalam dua sudut pandang, yakni secara historis dan kontemporel. Secara historis orang Papua telah mewariskan kenangan sejarah kelam masa lalu dan beban sikologi dalam ingatannya. Sebuah sebutan penuduhan terhadap kelompok-kelompok yang pemperontakan atas perampasan tanah adat oleh korporat, kekerasan dan diskriminasi militer terhadap orang Papua yang sedang mengkonsolidasikan diri untuk melawan bentuk-bentuk kejahatan dan ketidakadilan negara.Asal muasal menyebut OPM adalah ketika pihak orang Papua konsolidasi diri untuk melawam berbagai bentuk perlakuan ketidakmanusiawian tersebut disebutkan diri mereka sebagai organisasi Papua Merdeka-hingga saat ini masih digunakan untuk semua fraksi perjuangan pembebasan Papua Barat.

Secara kontemporel bisa dipandang sebagai hal positif dikarenakan negara mengakui entias politik perjuangan kemerdekaan di tanah Papua.

2.     Kebijakan secara umum dalam pendekatan penyelesaian konflik di tanah papua? Termasuk apa indikasi pengembalian nama menjadi OPM

Pemerintah menggunakan pendekatanyang lebih memperioritaskan kepentingan ekonomi dan investasi dari pada pendekatan lainnya. Pendekatan lain yang salam ini pemerintah gunakan tentang kesejahteraan sebetulnya tidak tercermin dalam kebijakan semacam di di atas yang hanya mengeruk kekayaan alam yang ada di Papua.

3.     Saran-saran kepada para pengambil kebijakan

Untuk sebuah solusi dari konflik di atas tidak ada jalan satu-satunya. Mekanisme dialog secara hati ke hati.

Sesi tanya jawab

Dialog secara bermartabat dengan rakyat Papua mengenai apa yang terjad di Papua. Tetapi inisiasi ini datang dari siapa?

Pdt Rondald: apa alasan dan latar belakang memutuskan pengubahan nama tersebut, apakah sudah terpikirkan traumatisasi kolektif dan antisipasi menuding semua orang termasuk pemerhati kemanusiaan, atau hanya untuk kepentingan pengamanan investasi dalam rangka merebut biaya keamanan yang lebih besar?

Adriana Elisabeth

Istilah OPM itu menimbulkan kerancuan secara parsial atau statis. Tidak bisa akan selesaikan masalah papua dengan pendekatan keamanan dan pembangunanan. Pemetaan dengan memastikan orang-orang siapa saja yang selama ini melakukan perlawanan dan meresponi secara tepat.