DANSA DALAM PERKABUNGAN
By Hengki Wamuni
Kultur tidak berdaya dan apatis sudah dialami lama sejak tahun 2019 ketika negara melancarkan banciran pengiriman aparat keamanan nasional organik dan non-organik di Bumi Intan Jaya. Bukan saja itu, sudah lama sejak tahun 2014-2015 masyarakat sipil mendapatkan diskriminasi dan kekerasan yang melibatkan aparat brimob dalam pasca kegiatan pemilihan maupun kontestasi Pilkada 2017.
Akibat pendropan gabungan aparat keamanan organik maupun non-organik, terjadi kemacetan atas berbagai kegiatan sosial. Salah satunya adalah kegiatan keagamaan (NATAL) . Natal tahun 2019, negara atas nama NKRI tidak memberikan stabilitas yang layak kepada penganut agama Kristen khusus di Kabupaten Intan Jaya dalam momen Natal sama seperti di kabupaten dan kota lain dalam kawasan negara Indonesia. Sementara warga negara Indonesia di tempat lain mendekorasi lampu kelap-kelip yang menghiasi pohon tinggi menjulang ke langit dengan rasa sukacita dan damai melalui berbagai praktik demi memulihkan Tuhan, warga masyarakat Intan Jaya tinggal seperti anak-anak yang tidak memiliki bapa dan ibunya. Trauma, panik, lapar, dingin, dan berjalan kejauhan mencari tempat lindungnya tanpa nafka menjadi makanan itu. Perkabungan itu digantikan dengan rasa sukacita, damai dan tenteram pada momen nanal tadi. Tangkisan dan air mata menjadi air hujan deras yang membasahi berbagai ekosistem, tanpa ada yang bersimpati, berempati sebagai manusia. A.a.ahh sio. Sementara anak dan orang yang memiliki cacat fisik yang tidak kuat berjalan cepat menjadi sasaran korban, gugur di tangan para singa raksasa yang memburu mangsa. Hari Akbar Natalan penganut Kristen di seluruh dunia, termasuk Indonesia, memberikan jaminan keamanan yang layak, sementara Intan Jaya hanya tinggal suara perkabungan seperti suara deruh dan guruh.
Aspek krusial, fasilitas kesehatan yang bertumpu pada delapan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar merata di delapan distrik Intan Jaya, dibantu 13 unit Puskesmas Pembantu (Pustu), tidak berjalan; hanya rumah sakit umum yang berada di ibu kota Sugapa masih bisa berjalan. Empat puluh tujuh (47) sekolah, yang terdiri atas 3 unit TK (Bilogai, TK Iluguma Pogapa dan Yotadi), 36 unit SD, 7 unit SMP, dan 1 unit SMA sejak tahun 2019 sampai tahun ini (2021) tidak berjalan. Sementara beberapa gereja di beberapa daerah sasaran operasi tidak digunakan untuk beribadah.
Dua aktor dominan antara operasi militer dan perang gerilya Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPN-PB) mengakibatkan warga menjadi sasaran, bukan hanya korban secara fisik, tetapi juga harapan hidup bebas, damai, dan aman, kekayaan, semua aspek, dan semua pabrik sektor. Pemerintah pun termanggu-manggu dan frustrasi. Hilang sekejap kualifikasi wibawa seorang pemimpin ketika tiba-tiba bola besar jatuh di tengah-tengah, mengagetkan sesuatu yang belum ada dalam bayangan maupun diharapkan hal itu terjadi. Siapa sangka, induk akan lari meninggalkan anak ketika menimpa fenomena yang terjadi tiba-tiba. Peristiwa yang terjadi di luar batas kemampuan tentunya akan dihindari dan dihiraukan oleh para korban yang hanyut terbawa.
Tanpa adanya penjelasan evaluasi terkait kebijakan keamanan sejauh seberapa banyak yang mengirim dan seberapa banyak yang sudah ditarik, hal ini belum ada evaluasinya. Bahkan negara juga belum transparan terkait dengan pengiriman: apakah Papua adalah daerah sasaran operasi militer (DOP) atau apa sebutan yang diberikan sebagai tujuan pengiriman pun belum ada keterbukaan. Karena itu, penulis meminta kepada gereja untuk mempertanyakan evaluasi kebijakan keamanan di Papua kepada Jakarta!
Para profetik rohaniwan di Intan Jaya, bagaimana jika mereka sendiri kehilangan harapan untuk mengurus jemaat? Bagi hamba Tuhan, ketika mengamankan para pengungsi, mereka juga mendapatkan beberapa tekanan dan ancaman dari aparat keamanan (TNI/POLRI). Hamba Tuhan yang berani menyatakan sikap pembelaan bagi jemaatnya, dicap sebagai seorang yang pemelihara TPN-PB atau pelawan klaim TNI/Polisi, kemudian menjadi korban. Riilnya Pdt. Yeremia Zanambani, S.Th., selaku Mandan Ketua Daerah dan Ketua Sekolah Tinggi Alkitab (STA) di Intan Jaya, yang diklaim menjadi musuh negara atas pernyataan-pernyataan tegas yang pernah ia sampaikan sebagai sikap pembelaan atas umat di Intan Jaya, dapat ditembak mati oleh aparat. Dengan demikian, hamba Tuhan yang lain mendapatkan pengalaman dari Pdt. Yeremia, karena itu, secara paksa diam dan lipat tangan. Umatnya dibunuh seperti hewan dan bintang.
Dalam tengah-tengah insidental ini, kekuatan kasus akibat provokasi pun tidak kalah menjadi kasus yang mengakibatkan banyak warga menjadi korban. Tanpa sadar, banyak oknum menjual diri dengan menjadi spionase BIN. Banyak warga sipil Intan Jaya dimanfaatkan oleh TNI/Polri untuk dijadikan mata-mata (Spionasi BIN/Bais). Setelah oknum spionase menjadi sasaran, korban dibiarkan begitu saja mati sia-sia.
Kini banyak orang mengantup muka dan menakjubkan dunia melihat kenyataan korban manusia dan kehidupan di Intan jaya. Harga manusia diukur sama dengan kekayaan yang ingin mereka operasikan. Sumber konflik tidak adalah kepentingan ekonomi politik. Negara membangun berbagai pendekatan dan cara untuk mengeruk sumber daya alam yang terpendam di bumi. Sementara masyarakat yang berada di sekitar sasaran rencana operasi/penambangan secara sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap warga dengan tujuan supaya pindah dari tempat situ ke tempat lain (Relokasi) sehingga mudah akses penambangan tadi. Perusahaan Blok B Wabu akan difasilitasi oleh perusahaan Inalum (Mind ID - Ministry of Industry Indonesia) dan akan beroperasi. Perusahaan Antam Tbk. spesial/ahli emas.
Dengan adanya misi negara yang telah dilaksanakan oleh Aparat Pertahanan Negara Indonesia (TNI) yang beroperasi di Pegunungan Tengah Papua, maka komponen masyarakat Intan Jaya sudah mengetahui dan memastikan bahwa sumber konflik adalah kehadiran perusahaan asing di Papua, lebih khususnya di Kabupaten Intan Jaya. Karena itu, kehadiran perusahaan sudah ditolak oleh seluruh lapisan masyarakat di Intan Jaya. Misi TNI/Porli ditunggangi dengan kepentingan ekonomi-politik atas nama ekspansionisme sudah jelas melalui praktik-praktik bias oleh TNI terhadap warga masyarakat, ketika pernyataan-pernyataan yang membongkar cakrawala bias mereka.
Warga masyarakat Intan Jaya harus mendapatkan perlindungan yang layak seperti di kabupaten di provinsi lain karena warga masyarakat di Intan Jaya juga bagian dari warga negara Indonesia yang layak mendapatkan hak yang sama dan setara.
Sio, walau melihat, merasakan, mengalami tetapi diabaikan begitu saja. Walau kondisinya sangat kejam dan paling sakit tetapi tidak berdaya, tingal begitu saja. Tidak ada yang mau dibelah. Sekalipun ada oknum yang mau dibelah, mereka pun dicap sebagai anti negara maka mendapatkan terol dan indrogasi sengaja menakut-nakuti supaya tidak boleh membongkar rahasia bias negara untuk penerapan di papua.

Komentar
Posting Komentar
Terima kasih telah membaca tulisan ini. Kami sangat menghargai setiap pemikiran dan pengalaman yang anda bagikan. Silakan tuliskan komentar anda dengan penuh kejujuran dan rasa hormat, agar diskusi ini menjadi ruang yang membangun dan memberkati semua pembaca. Amakanee